Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua, mulai dari isu keamanan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

"Pembentukan pansus ini adalah tindak lanjut atas berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada DPD RI," kata Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua Yorrys Raweyai dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Yorrys menjelaskan, pansus beranggotakan 15 senator dari berbagai komite dan alat kelengkapan DPD RI. Pansus akan bekerja selama 6 bulan sesuai amanat tata tertib DPD RI. Yorrys menuturkan, pada tahap awal Pansus Papua akan menginventarisasi seluruh persoalan yang selama ini terjadi di Papua, sebelum menyusun rekomendasi kepada pemerintah.

"Pansus ini baru mulai kerja nanti. Kita baru menetapkan keanggotaan. Terus kemudian, hari ini kita mulai jadwal untuk pembahasan menentukan, menginventarisir semua persoalan-persoalan yang terjadi di Papua karena ini bukan masalah baru," kata dia.

Menurut Yorrys, terdapat dua isu utama yang akan menjadi fokus kerja Pansus Papua.

"Ada dua hal yang kita mau fokus di situ. Pertama mengenai masalah keamanan, yang di dalamnya, seperti tadi yang sudah disampaikan, termasuk pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PSN. PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini," tutur dia.

Yorrys menambahkan, salah satu proyek yang akan menjadi perhatian ialah PSN di Biak, Papua. Pasalnya, Pemerintah Indonesia dan Rusia dikabarkan telah menandatangani kerja sama strategis di wilayah tersebut.

"Memang PSN-nya bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi masalah yang paling menjadi perhatian kita adalah masalah PSN di Papua. Dan kedua, PSN di Biak. Biak itu juga menjadi masalah karena pemerintah sudah menyetujui untuk peluncuran satelit di Biak. Dengan Pemerintah Rusia," jelas Yorrys.

Dia mengatakan, pansus akan mengundang pemerintah untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan advokasi langsung ke Papua.

"Ini hal-hal yang kita mungkin rumuskan, kemudian kita akan mengundang pemerintah ke sini dan kemudian kami akan melakukan advokasi ke daerah," ucap Yorrys.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Eka Kristin Yeimo mengatakan bahwa Pansus Papua juga akan memberi perhatian terhadap kondisi keamanan masyarakat, yang terus terganggu akibat aksi kekerasan di Papua. Menurut dia, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini tidak bisa diabaikan.

"Pansus Papua DPD RI akan memfokuskan diri pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang sedang terusik oleh aksi-aksi kekerasan oleh siapapun pihak yang diduga terlibat, baik itu dari aparat TNI-Polri, kelompok bersenjata ataupun masyarakat sipil," kata Eka.

Selain itu, Pansus Papua akan berupaya menjembatani berbagai aspirasi masyarakat Papua terkait hak-hak yang dinilai belum terakomodasi dengan baik.

"Pansus Papua DPD RI juga berusaha menjembatani keresahan dan kegelisahan masyarakat Papua atas hak-hak yang dirasa tersalimi dan tidak terakomodasi dengan baik. Sebab kompleksitas persoalan di Papua menunjukkan bahwa apapun peristiwa yang sedang terjadi, tidaklah berdiri sendiri, melainkan akibat dari sejumlah sebab yang tidak direspon dengan baik," tutur Eka. (Rls)