pasang iklan
HEADLINE NEWS

Kepala Sekolah, Upah Guru Honor Dengan Dana BOS

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Terbatasnya tenaga pengajar (Guru) di tanah Papua cenderung mendatangkan sederet persoalan. Kejadian tersebut kerapkali terjadi di wilayah pedalaman, khususnya di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat.

Minimnya tenaga pengajar yang dialami Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negri 23 Senopi (SLTP) adalah gambaran persoalan saat ini.

Menurut informasi yang dihimpun dilapangan,  ketika Kepala Sekolah melakukan pertemuan diawal Semester lalu, ia mulai nampak kewalahan. Kewalahan itu disebabkan lantaran besarnya eskalasi tuntutan kurikulum,” Demikian Ucap Sumber yang tidak mau disebutkan namanya dalam pemberitaan Media JagaPapua.com.

Pria yang juga mengakui Kepala Sekolah SMP Negri Senopi adalah omnya itu juga menyatakan, besarnya tuntutan kurikulum dewasa ini dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia, tentu setiap sekolah harus memiliki guru pelajaran sesuai bidangnya.

Bertolak dari desakan kurikulum itulah, terpaksa Bpk. Kepsek SMP N 23 mendatangkan lagi beberapa guru honor yang sudah bertugas setahun ini” kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Namun, para guru honorer tersebut dibayar pegupahannya melalui dana BOS sebesar 1 juta perbulan, “bagian ini yang sering Pemda Tambrauw tidak perhatikan untuk melengkapi guru sesuai perintah kurikulum, terutama sekolah di daerah pedalaman,” Ucap Lelaki itu.

Sambung dia, sedikitnya tenaga pengajar di pendalaman Provinsi Papua Barat, maka dipandang perlu guru honorer diangkat  menjadi PNS, supaya upahnya jelas per bulan, tetapi yang terjadi di SMP N 23 Senopi tersebut, malahan terbalik, guru honor lebih bnyak dari pada Guru PNS.

Masih menurutnya, diantara banyak guru honor, hanya 3 orang saja yang ada sekolah tersebut, salah satunya Kepala Sekolah. Disamping terbatasnya tenaga pengajar, Dinas Pendidikan Tambrauw juga tidak pernah mengontrol jalannya proses Belajar mengajar.”Ucapnya.

“Padahal Kepala Sekolah sudah menyurati untuk dapat melengkapi guru di SMP N 23 Senopi. Namun hal itu tidak pernah digubris dari Bupati maupun Kepala Dinas. Seturut dengan kejadian tersebut, maka Kepala Sekolah lantas mengambil tanggung jawab bersama para guru dan pelajar, membuat kebun di pekarangan Sekolah.

Sebelumnya perlu diketahui, Dana Oprasional Sekolah (BOS) adalah Program Pemerintah untuk penyedian pendanaan bagi satuan pendidikan dasar, sebagai pelaksana program wajib belajar, tujuan khususnya adalah membebaskan pungutan dan meringankan beban siswa. (RS)

#Papua Barat#Pendidikan

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.687.790

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7320 seconds