Tokoh perempuan Papua suku Tehit Sorong Selatan, Yokbeth Kondjol mengadu kepada MRP PB, Selasa (17/3/2020)
(Foto: Warpur)
MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP PB) Provinsi Papua Barat diminta memanggil Panja di kabupaten, kota se Papua Barat, tetapi secara khusus dari Panja kabupaten Sorong Selatan agar bertanggung jawab kepada kaum perempuan asli Papua di Sorsel.
Yokbeth Kondjol, satu dari perempuan asli Papua dari suku Tehit Sorong Selatan yang juga bertarung masuk ke legislatif Papua Barat melalui kursi DPR otsus, namun gagal sehingga datang ke MRP untuk mengadu.
"MRP tolong panggil Panja Sorsel karena telah mencederai hak perempuan Tehit di Sorsel karena kami digagalkan lewat seleksi Panja sehingga tidak bisa bersaing pada tahapan seleksi," ungkap Yokbeth Kondjol lewat aspirasi kepada pimpinan dan anggota MRP, Selasa (17/3) diruang pertemuan.
Diklaim oleh Yokbeth bahwa dalam Perdasus 4 tahun 2019 Pasal 3 sudah jelas bahwa ada keterwakilan 30 persen perempuan dalam seleksi anggota DPR Otsus. Namun faktanya perempuan tidak mendapat bagian dalam tahapan seleksi ditingkat Panja tersebut.
"Saya heran kenapa digugurkan dalam tahapan seleksi di kabupaten Sorsel, maka Panja Sorsel segera bertanggung jawab, dan segera klarifikasi atas pelecehan kepada kami" sebut Yokbeth.
Yokbeth Kondjol mengancam Panja Sorsel apabila hal ini belum dijawab, maka ranah hukum akan ditempuh. Sesungguhnya, kata Yokbeth, sebagai salah satu tokoh perempuan yang berjasa kepada pemerintah dan negara, seharusnya diberikan kesempatan untuk masuk DPR melalui mekanisme pengangkatan DPR otsus.
Oleh karena itu, Yokbeth Kondjol datang ke MRP didampingi Markus Yenu untuk menuntut keadilan atas hak kesulungan perempuan asli Papua di Sorsel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua MRP Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti. Namun sebelumnya, Ahoren mengaku sudah menyurati pihak pansel untuk menghentikan tahapan seleksi anggota DPR Otsus.
"Bukan dari Sorsel saja yang mengadu kepada MRP, namun hampir semua daerah di Papua Barat mengeluh hal sama" tegas Ahoren. (WRP)
Share This Article