pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pernyataan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Keliru

Pernyataan menyakiti dan melukai hati keluarga korban Kekerasan di Nduga

JAGAPAPUA.COM – Pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta, sangat menyakiti dan melukai hati keluarga korban atau masyarakat  Nduga.

Pada saat diwawancarai  Wartawan pada 31/12/2019, bahwa Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge Harus Taat Asas.

Dalam wawancara itu ada satu pertanyaan yang dilotarkan oleh wartawan.

Apakah ada penembakan yang menewaskan warga di Nduga, Papua?

Bahtiar menjawab, Perlu saya terangkan, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati Nduga seperti halnya viral di media yang diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Pertanyaan yang lain Informasi tidak ada penembakan di Nduga didapat dari mana?

Informasi tidak ada penembakan warga didapat setelah kami, dari Kemendagri, ikut rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Berdasarkan hasil rapat Kemenko Polhukam yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kemarin, dinyatakan bahwa tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga.

Apalagi ditembak oleh aparat TNI dan Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan. Sekali lagi, tidak ada aksi menembak warga sipil.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham ) Pegunungan Tengah sekaligus Ketua Tim Investigasi Kasus Nduga Papua, Theo Hesegem,  menyatakan saudara Bahtiar  kemeterian Dalam Negeri sangat keliru dan mungkin ia sampaikan dari ketidaktahuan  dengan kondisi yang terjadi disana, sehingga dari ketidaktauan itu ia mengeluarkan pernyataan sepihak  bahwa Nduga tidak ada penembakan terhadap Warga sipil.

“Soal pengunduran diri sebagai pejabat pasti kita ketahui bahwa semua itu ada aturan dan mekanismenya. Sehingga memang saudara Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge layak untuk melayangkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, dan surat itu di ketahui oleh Gebernur Provinsi Papua. Untuk ditindak lanjuti. Tetapi pernyataan saudara Bahtiar yang mengatakan di media sosial bahwa di Nduga tidak ada penembakan terhadap warga sipil itu suatu hal yang sangat keliru”, jalas Theo Hesegem kepada awak media akhir desember 2019 lalu.

Ia menjelaskan, perlu ketahui bahwa kasus kekerasan Konflik Nduga telah menelan korban jiwa sekitar 262 orang warga masyarakat sipil yang tidak berdosa.

“Kalau anda mengatakan bahwa tidak ada korban di kabupaten Nduga, anda telah menyakiti hati keluarga korban warga Asli Papua dan keluarga warga non Papua, yang keluarganya di eksekusi oleh kelompok Egianus Kogeya di Gunung Kabo pada 2 Desember 2018.

Saudara perlu ketahui juga bahwa laporan kasus Nduga, termasuk nama-nama korban Tim Investigasi kasus Nduga telah menyerahkan kepada petinggi di jakarta, Panglima TNI, Kapolri Waktu itu Pak Tito Karnavian kini sekarang di jabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Selain itu juga sudah serahkan kepada KSP melalui pak Theo saat pertemuan di PGI Jakarta, juga kepada Komisi Hak Asasi Manusia di Jakarta.

“Saya juga sudah serahkan kepada Tim deks Papua dari Menkopolhukam pada saat kami pertemuan di Jayapura, Papua, kami juga sudah serahkan kepada Dirjen kementerian Sosial waktu melakukan kunjungan kepada pegungsi dari Nduga yang ada di Wamena”.

Menurut saya laporan kasus Nduga, kami sudah serahkan semua  kepada pihak-pihak yang terkait, namun dari semua ini, saya melihat terjadi suatu penyangkalan terhadap laporan yang dimaksud, dan tidak mau buka diri dan terbuka.

Kami mengajak, bahwa sebagai orang Dewasa mari kita duduk bersama-sama dan membahas dan mencari solusi yang terbaik, jangan kita keluarkan argumen tanpa ada pembuktian, dan menyakiti hati keluarga korban yang sedang mengalami duka.

Menurut Theo Hesegem yang memiliki Kartu ardicard Human Rights Devender Internasional  ( HRD) itu, mengatakan bahwa kalau Negara ini menghendaki keutuhan, Nilai-nilai kemanusiaan dijaga dengan baik sebagai warga negara

“Perlu ketahui juga, bahwa elit-elit di jakarta terlalu sibuk bicara terkait pengunduran diri  saudara Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge, bagian ini kami juga ketahui, karena beliau adalah salah satu pejabat Negara yang telah menyatakan mengundurkan diri.  Sehingga seluruh elit di Jakarta dan Papua semuanya dikagetkan, dan semua heran bahwa  bagimana hal itu bisa terjadi.

Nilai  Asas Kemanusiaan Setiap Orang Perlu Di Jaga Dan Diharhai

Nilai-nilai pancasila sudah Jelas, kita sudah hafal sejak dari Sekolah Dasar, tetapi nilai tersebut sulit untuk diwujudkan dilapangan. Artinya praktek dilapangan tidak sesuai dengan asas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

“Menurut saya alasan Wakil Bupati mengundurkan diri itu sudah jelas, saudara Wakil Bupati melihat dari  kacamata kemanusiaan, beliau merasa rayatnya sedang mengalami krisis kemanusiaan di Nduga. Oleh sebabnya beliau memberanikan diri melepaskan jabatan pada tanggal 23 Desember 2019. Untuk demi Rayatnya, karena ia dipilih oleh rayat”.

Dijelaskan, sekalipun elit di jakarta mengatakan di Nduga tidak ada korban kekerasan, tetapi bagian ini tinggal akui saja, karena anda sendiri tidak pernah ke lapangan, mungkin anda hanya mendengar saja dari jarak jauh, tidak pernah melihat dengan mata sendiri.

Seharusnya sebagai seorang pemimpin, harus bijak, untuk melihat seluruh persoalan menurut saya kita tidak perlu mengunakan atau menyampaikan di media yang namanya ” katanya-katanya, atau saya dengar dari orang atau, orang cerita ”

“Menurur saya sikap pak Wakil Bupati sangat menghargai pada asas Pacasila itu sendiri, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaannya, dan menghargai Undang-undan Hak Asasi Manusia.

Wakil Bupati Mundur Bukan Karena Politik Praktis Atau Membela OPM.

Pengunduran Wakil Bupati terjadi secara spontan, setelah sopirnya ditembak, pada 20 Desember 2019, hari itu juga beliau membuka baju lalu letakan di atas mobil.

Karena sebagai Wakil Bupati rasa tidak terima dengan tindakan aparat Keamanan yang menembak saudara Hendrik Lokbere, bukan hanya Hendrik saja, tetapi ia juga sampaikan rayat saya sudah banyak korban sehingga dirinya berani melepaskan jabatan kata dia.

Tetapi saudara lain, seperti Bahtiar staf Kementerian Dalam Negeri menganggap hal itu biasa-biasa saja sehingga mengatakan di Nduga tidak ada korban jiwa.

Sudut Pandang Kacamata Kemanusiaan

  1. Wakil Bupati Kabupaten Nduga adalah paklawan yang sejati, memberanikan diri karena masyarakat Nduga sedang mengalami krisis Kemanusiaan
  2. Menjunjung tinggi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia
  3. Menjunjung tinggi nilai-nilai dari asas Pancasila itu sendiri
  4. Beliau juga menyakinkan diri bahwa dipilih oleh Rayat sehingga memberanikan diri melepaskan jabatan, demi rayatanya sedang mengalami korban.

(redaksi)

#Filep Wamafma#Hendrik Lokbere#Kasus Nduga#Pansus Papua DPD RI#Pengunduran Diri Wabub Nduga#Rekonsiliasi Papua#Sopir Bupati Nduga

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (6939)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.678.186

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.4015 seconds