Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Otsus Papua sebagaimana janji Mendagri akan menjadi salah satu prolegnas prioritas karena masanya yang akan segera berakhir tahun 2021.

Meskipun sudah berjalan 18 tahun untuk Papua dan 13 tahun untuk Papua Barat, namun kritikan terhadap Otsus tetap saja tak ada henti-hentinya. Mulai dari dukungan agar tetap diperpanjang, hingga penolakan.

Lukas Enembe misalnya, menyampaikan keluhan soal Otsus dalam bukunya “Papua, antara uang dan kewenangan”. Ia menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tidak memberi kewenangan yang leluasa bagi pemerintah daerah.

“Tanpa kewenangan yang luas, kita hanya menjadi “peminta” dan “pengemis” yang setiap tahun mengiba dan mengharap kebaikan hati pemerintah mengasihani kita.” Tulis lukas dalam bukunya tersebut.

Niatan untuk merevisi UU No. 21 tahun 2001 juga mengalami penundaan dengan alasan bahwa Kementerian Keuangan masih harus fokus untuk melakukan penyesuaian APBN akibat adanya pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, imbas kebijakan politik Otsus pada masa pandemi Covid-19 ialah seleksi DPRP dan DPRPB jalur Otsus, 14 kursi untuk DPR Papua dan 11 kursi untuk Papua Barat.

Mengenai Otsus tersebut, ketua Pansus Papua, Dr. Filep Wamafma, S.H.,M.Hum meminta pendapat masyarakat melalui akun Facebooknya @Filep Wamafma Wamafma pada senin (22/6). Ia memberikan pertanyaan, “Masih layakkah UU Otsus di hati rakyat Papua, silahkan beri masukan.” Tulis Filep.

Berbagai tanggapan pun muncul. Salah satunya Facebook bernama Almendo Lenesia.

“Percuma kalau tetap diteruskan, kewenangan dan kebijakan Otsus masih berada di tangan Pusat. Asal kasih uang saja tanpa kontrol langsung, lebih baik berhenti”. Komentar Almendo.

“Lakukan evaluasi secara holistik dulu, baru menentukan sikap dan langkah selanjutnya.” Sambung akun @ Hegemur Willy.

Saat dimintai keterangan oleh jagapapua (23/6), sikap Filep sejalan dengan gubernur Lukas Enembe. Ia masih menyebut soal kewenangan pemerintah daerah yang seolah olah “tak ikhlas” diberikan oleh pemerintah pusat.

Padahal menurut Filep, sudah seharusnya negara membuka mata bahwa mengatur masyarakat Papua tentu tak sama apalagi dengan kondisi geografis dan sosiologis Papua yang berbeda. Karena itu, revisi UU No. 21 tahun 2001 menjadi sangat penting. Disitulah letak keadilan menurutnya. (Kr)

Share This Article

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

DPD RI Bentuk Tim Evaluasi Pemanfaatan Dana Otsus di Papua

Feb 18, 2026 03:00 pm
0 comments

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum

Filep Dorong Kemendagri Segera Lantik Anggota DPR Otsus

Apr 21, 2025 01:00 pm
6 comments

Filep Tolak Dana Otsus Papua Masuk Daftar Efisiensi Anggaran

Mar 24, 2025 10:00 am
5 comments

Senator se-Tanah Papua Sepakat Tolak Efisiensi Anggaran Otsus di Sidang Paripurna DPD RI.

Paripurna DPD RI, Senator se-Papua Tolak Efisiensi Otsus

Mar 17, 2025 10:00 am
37 comments

Filep Wamafma: Efisiensi Otsus Hambat Pembangunan di Papua

Feb 28, 2025 11:00 am
84 comments

Senator Filep Beri Kritik Soal Pemotongan Dana Otsus

Feb 27, 2025 12:00 pm
4 comments

Comments (3)

Mqdieo May 05, 2021 07:58 am

ivermectin 2mg - stromectol ivermectin tablets stromectol 3mg tablets
Aseexo Jun 08, 2021 12:55 pm

where to buy generic cialis online - generic cialis drugstore singapore cialis
Czhsga Jun 26, 2021 12:19 am

can you buy lyrica over the counter - lyrica canada cost lyrica 75 mg pill