Filep Tolak Dana Otsus Papua Masuk Daftar Efisiensi Anggaran
- by Uma Ruhmana
- Mar 24, 2025 10:00 am
- 131 views

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menyoroti efisiensi anggaran secara nasional yang menyasar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua. Menurutnya hal ini berisiko pada agenda pembangunan di tanah Papua.
Dalam reses ke Manokwari, senator Filep kembali menegaskan bahwa anggota DPR RI dan DPD RI asal tanah Papua telah menyatakan sikap politik menolak adanya efisiensi dana Otsus.
“Secara tegas Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI asal tanah Papua menolak efisiensi untuk dana otsus Papua,” tegas Filep saat ditemui wartawan di Manokwari, Kamis (20/3/2025).
Sebagai wakil daerah Papua Barat, Filep meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan agar dana Otsus tidak masuk dalam kebijakan efisiensi dan harus diberikan utuh ke tanah Papua. Menurutnya, dana Otsus adalah kebutuhan fundamental untuk mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan mutu SDM, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ekonomi rakyat Papua dan kebutuhan mendasar lainnya seperti Kesehatan dan Pendidikan.
“Dana Otsus adalah elemen penting untuk mempercepat pembangunan di Papua yang berkontribusi mengatasi potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu anggaran ini tidak boleh menjadi bagian dari kebijakan efisiensi,” ungkap Filep lagi.
Ia pun menyinggung sejumlah program perencanaan nasional yang disusun oleh BAPPENAS untuk Papua yang memiliki tiga pilar utama yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Menurutnya, efisiensi juga akan berdampak pada realisasi program tersebut.
“Jika efisiensi ini dilakukan kepala daerah tidak akan mampu berbuat banyak. Ini akan menjadi persoalan serius. Jika dana ini dipangkas banyak daerah akan kesulitan menjalankan program-program pembangunan,” ujarnya
“Hampir semua kabupaten di Papua sangat bergantung pada dana Otsus, terutama daerah yang tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika efisiensi dilakukan, APBD kabupaten akan menurun drastis sehingga belanja boleh jadi hanya akan habis untuk operasional pemerintahan tanpa ada pembangunan nyata,” kata Filep. (WRP)
Share This Article