Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Kebijakan Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun mendapat sorotan dari berbagai pihak. Berikut rangkuman hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh LIPI, KOMPAK (DFAT Australia), Universitas Gaja Mada, dan Lemhanas RI;

A. LIPI

Berdasarkan hasil kajiannya, LIPI menyimpulkan :

1. Isu keamanan dijadikan sebagai posisi tawar untuk meningkatkan dana otsus dan mereduksi pengawasan pemerintah pusat.

2. Belum adanya master plan jangka panjang yang diperuntukkan khusus bagi pengelolaan dana otsus.

3. Pengawasan dalam pengelolaan dana otsus masih sangat minim dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antar jenjang pemerintahan (korbinwas pusat–provinsi-kabupaten/kota).

4. Kecenderungan terkooptasinya akademisi, intelektual, dan LSM melalui penugasan khusus dan ketergantungan dana dari pemerintah daerah.

B. KOMPAK (DFAT Australia)

1. Hilangnya alokasi Dana Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) dari plafon DAU Nasional menimbulkan Service Delivery Gap (terutama sektor pendidikan dan kesehatan), serta dapat memicu gejolak sosial, politik dan keamanan.

2. Untuk mencapai tingkat pelayanan rata rata provinsi di Indonesia, diperlukan waktu pada kisaran 10 tahun sampai 50 tahun.

3. Perlu dilakukan rekonstruksi penerimaan yang diperoleh dan berasal dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri, untuk langsung dimanfaatkan tanpa terlebih dahulu menyetorkan ke kas negara.

4. Dibentuk Komisi Dana Otonomi Khusus Provinsi sebagai lembaga supervisi.

C. Universitas Gajah Mada

1. Pemerintah dianggap sebagai “pohon uang” dan dana otsus sebagai “uang darah”.

2. Pemerintah tidak membuat norma pengelolaan anggaran khususnya yang bersumber dari dana otsus.

3. Dana dari provinsi dibuat ketentuan khusus (petunjuk penggunaan), tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Persentase pembagian dana otsus (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Rakyat, Afirmasi bagi OAP, dan Pengawasan/Pengendalian) tidak dipatuhi oleh Kabupaten/Kota. Secara umum (dalam penggunaan APBD) ada masalah dalam pengawasan.

5. Lembaga Pengawas tidak menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan akuntabel. Status WTP/WDP tidak mencerminkan kondisi empiris.

D. Lemhanas RI

1. Mengusulkan perpanjangan Dana Otsus selama 20 tahun dengan perbaikan sistem pengelolaan & pengawasan.

2. Kapasitas kelembagaan pemda yang lemah.

3. Kurangnya penyertaan masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi (civil society) dalam pengawasan.

4. Belum adanya grand design pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus, sehingga pemanfaatannya tidak terarah dengan baik.

5. Kemungkinan besar terjadi korupsi dan salah urus yang serius.

Share This Article

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

DPD RI Bentuk Tim Evaluasi Pemanfaatan Dana Otsus di Papua

Feb 18, 2026 03:00 pm
0 comments

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum

Filep Dorong Kemendagri Segera Lantik Anggota DPR Otsus

Apr 21, 2025 01:00 pm
6 comments

Filep Tolak Dana Otsus Papua Masuk Daftar Efisiensi Anggaran

Mar 24, 2025 10:00 am
5 comments

Senator se-Tanah Papua Sepakat Tolak Efisiensi Anggaran Otsus di Sidang Paripurna DPD RI.

Paripurna DPD RI, Senator se-Papua Tolak Efisiensi Otsus

Mar 17, 2025 10:00 am
37 comments

Filep Wamafma: Efisiensi Otsus Hambat Pembangunan di Papua

Feb 28, 2025 11:00 am
84 comments

Senator Filep Beri Kritik Soal Pemotongan Dana Otsus

Feb 27, 2025 12:00 pm
4 comments

Comments (3)

Aslcau May 06, 2021 12:26 am

stromectol prices - generic ivermectin ivermectin pills human
Wthnwn Jun 08, 2021 12:44 pm

cialis 2.5 coupon - generic cialis medication tadalafil 40
Rqrqvh Jun 26, 2021 12:08 am

lyrica 2017 - lyrica australia lyrica 300 mg cost