pasang iklan

Terapkan PPKM Level 3 & 2, Akses Masuk Papua Barat Diperketat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Provinsi Papua Barat kini tengah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 2 hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Terdapat 11 daerah yang menerapkan PPKM Level 3 dan 2 daerah lainnya menerapkan PPKM Level 2 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakn bahwa dua daerah yang menerapkan PPKM Level 2 yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat. Sedangkan 11 daerah lainnya menerapkan PPKM Level 3. Gubernur meminta kepada setiap kepala daerah di Papua barat untuk memaksimalkan fungsi posko Covid-19 dari tingkat desa hingga kelurahan.

“Maka 11 daerah masih diperpanjang PPKM Level 3 dan 2 daerah yakni Pegunungan Arfak dan Maybrat menerapkan PPKM Level 2,” ungkap Dominggus Mandacan di Manokwari dilansir dari Antara, Selasa (10/8).

Selain itu, Gubernur Mandacan juga menerbitkan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor: 440/06/Tahun2021 pada 10 Agustus 2021. Meskipun level PPKM telah turun ke level 3, namun Gubernur tetap menekankan pembatasan akses masuk Papua Barat, pembatasan mobilitas warga hingga imbauan untuk terus menerapkan disiplin prokes Covid-19.

Dalam instruksinya, Gubernur Mandacan melarang warga yang bukan ber-KTP Papua Barat masuk wilayah Papua Barat kecuali untuk urusan mendesak. Sedangkan bagi para pelaku perjalanan baik keluar maupun masuk Papua Barat diwajibkan membawa bukti pemeriksaan rapid test antigen dan bukti vaksinasi Covid-19 dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, untuk kegiatan di perkantoran atau tempat kerja lain diharuskan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) 75 persen dan kerja di kantor (WFO) 25 persen dengan tetap menerapkan disiplin prokes Covid-19. Bagi kegiatan pembelajaran di sekolah, untuk daerah dengan PPKM Level 3 dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh sesuai Keputusan Mendikbud RI.

“Untuk sektor esensial seperi layanan kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan penyedia kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Namun tetap dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan pengetatan protokol kesehatan pula,” terang Gubernur Mandacan. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery