pasang iklan
HEADLINE NEWS

LAPAN Dinilai Tak Transparan Soal Rencana Bandar Antariksa Biak

BIAK, JAGAPAPUA.COM - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dinilai tak transparan mengenai rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak Numfor, Papua. Menurut anggota DPRD Biak Numfor, Jhon Nehemia Mandibo, LAPAN terkesan tak transparan karena hingga kini belum ada sosialisasi bagi warga tentang hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada masyarakat Biak.

Mandibo menyampaikan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko telah mengunjungi dan meninjau lokasi yang direncanakan digunakan untuk pembangunan Bandar Antariksa Biak pada Kamis (21/10). Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengutamakan lokasi pembangunan Bandar Antariksa melainkan juga harus mengutamakan dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar.

Mandibo menyampaikan, hasil kajian AMDAL tersebut harus disosialisasikan kepada  masyarakat terutama tentang standar keselamatan bagi masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan Bandar Antariksa yakni di Desa Saukobye, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor.

“Harus dipikirkan tentang dampak langsung dari proyek tersebut. Ini saya sampaikan agar menjadi perhatian LAPAN. Sebagai anak asli Biak Utara, saya memahami betul kondisi kehidupan sebagian besar warga di pesisir Biak Utara,” ujar Mandibo dalam keterangannya, seperti dikutip dari Jubi, Minggu (20/10).

Menurutnya, mayoritas warga di daerah tersebut bergantung pada hasil laut, hasil hutan dan hasil berkebun. Ia berharap rencana pembangunan bandar tersebut dikaji secara matang dan juga memperhatikan kehidupan warga yang memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam sekitar. Hal itu juga meskipun LAPAN telah mimiliki tanah seluas 100 hektare di Biak.

Menurut Mandibo, warga daerah Saukobye yang telah lama mendiami Pulau Biak tidak akan bersedia direlokasi ke wilayah lain demi pembangunan bandar antariksa tersebut.

“Seharusnya BRIN terlebih dahulu melakukan langkah-langkah bersama LAPAN Biak untuk menyediakan dokumen kajian AMDAL tentang lokasi hak ulayyat dan disampaikan kepada masyarakat Biak,” tambahnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama Anggota DPD RI dari Dapil Papua menyampaikan konferensi pers soal konflik Papua. Foto: Dok. Istimewa.
DPD RI Minta Ada Road Map Penyelesaian Konflik Papua
Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.727.193

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9999 seconds