Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

BANGKOK, JAGAPAPUA.COM - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menghadiri sekaligus memenuhi undangan khusus sebagai Keynote Speaker dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan Konferensi Internasional ADRI KE-30 di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/2/2025).

Di depan pimpinan pusat ADRI, Prof. Dr. A. Fathoni Rodli beserta jajarannya, para akademisi, peneliti, dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia, Filep yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI menyampaikan Keynote Speech tentang keterkaitan tupoksi Komite III dan eksistensi ADRI.

“Di bidang pendidikan, Komite III DPD RI secara khusus bertanggung jawab untuk memajukan kepentingan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia,” kata Filep.

“Tugas dan fungsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang biasa disebut dengan UU MD3, serta peraturan-peraturan lain yang terkait,” tambah Filep.

Lebih lanjut, senator Filep menerangkan 8 tupoksi Komite III DPD RI yakni Pertama, Fungsi Legislasi, yaitu Mengusulkan dan Memberikan Pertimbangan atas RUU tentang Pendidikan dan SDM, sesuai Pasal 22D UUD 1945. Artinya, Komite III memberikan masukan dan pendapat atas undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, beasiswa afirmasi, hingga program-program pengembangan SDM di daerah.

“Kedua, Fungsi Pengawasan yaitu Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan baik secara nasional maupun daerah. Pengawasan ini memastikan bahwa program-program pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan program pelatihan vokasi diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. Ketiga, Fungsi Advokasi yaitu memperjuangkan Kepentingan Daerah di Bidang Pendidikan dan SDM, terutama kebijakan afirmasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. Di sini kami mengupayakan beasiswa afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di daerah-daerah tersebut,” kata Filep lagi.

Berikutnya, lanjut Pace Jas Merah itu, yakni Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Daerah seperti mendukung program pelatihan kejuruan dan pengembangan keterampilan yang selaras dengan potensi lokal di setiap provinsi, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif.

“Lalu Fungsi Pengawasan Anggaran Pendidikan dan Pengembangan SDM yaitu mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan di tingkat nasional dan daerah terutama terkait transparansi dan akuntabilitasnya. Selain itu ada Fungsi Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, yaitu mendorong pengintegrasian kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan identitas daerah, misalnya terkait kurikulum pendidikan yang memasukkan bahasa daerah, tradisi adat, serta seni dan budaya lokal,” jelas Filep lagi.

“Fungsi lain adalah diplomasi Pendidikan dan Kerjasama Internasional untuk SDM Daerah, yaitu memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi di daerah dengan lembaga-lembaga internasional melalui pertukaran pelajar, kolaborasi riset, dan program beasiswa. Fungsi terakhir adalah Mengembangkan Teknologi dan Inovasi Pendidikan di Daerah misalnya mengadvokasi kebijakan digitalisasi pendidikan, termasuk mengembangkan Learning Management System (LMS) di daerah dan mendorong penggunaan artificial intelligence (AI) dan big data dalam mengelola sistem pendidikan dan SDM di daerah,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, senator yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Papua Barat Masa Bakti 2025-2030 ini berharap agar Rakernas ADRI dan Konferensi Internasional ADRI ke-30 ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergitas antara DPD RI, ADRI, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mengadvokasi pemerataan akses pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan di setiap provinsi.

“Saya mengajak agar kita bersama membangun sistem pendidikan inklusif yang berbasis kearifan lokal dan berorientasi pada masa depan. Kita harus memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan kerja sama yang kuat, kita optimis dapat mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan berakar kuat pada budaya lokal,” pungkas Filep.