pasang iklan

Cek Kesehatan Gratis Perlu Perkuat Penanganan Medis Lanjutan

JAGAPAPUA.COM - Ketua Komite III Dewan DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) diharapkan berlanjut pada kepastian pengobatan, pemerataan akses, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam konteks hasil kajian pengawasan Komite III DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya penyelenggaraan Program CKG.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 20 September 2026 yang tercantum dalam kajian, sekitar 99,1 juta penduduk telah mengikuti CKG dari target 130 juta penduduk pada tahun 2026. Namun, capaian tersebut masih menyisakan persoalan serius terkait kesinambungan pelayanan setelah pemeriksaan.

Data menunjukkan bahwa proporsi peserta dengan temuan hipertensi yang tercatat memperoleh pengobatan baru sekitar 11%, diabetes melitus 13%, dan dislipidemia 8%. Angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya kendala pencatatan dan keterbatasan layanan.

"Pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan mendukung langkah deteksi dini, mencegah komplikasi dan mendorong masyarakat memperoleh pengobatan segera dan memadai," tegas Filep.

Dia juga menyoroti ketimpangan pelaksanaan CKG antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya kawasan Indonesia Timur.

Berdasarkan data per 20 September 2026, cakupan CKG di Provinsi Gorontalo mencapai 58,8% dan Banten 57,8%. Sebaliknya, Papua Barat Daya baru mencapai 6,6% dan Papua Pegunungan 1,4%.

Menurutnya, perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan nasional belum sepenuhnya diimbangi kemampuan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh daerah.

"Tantangan geografis dan ketersediaan nakes maupun faskes di daerah harus jadi pertimbangan penting. Masyarakat di pegunungan, pulau-pulau terpencil, dan wilayah pedalaman mempunyai hak kesehatan yang sama dengan masyarakat perkotaan," ujarnya.

Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif berupa pelayanan kesehatan keliling, pemeriksaan jemput bola, penambahan tenaga medis, penyediaan alat pemeriksaan, serta dukungan transportasi dan infrastruktur kesehatan bagi daerah dengan keterbatasan akses.

Komite III DPD RI Identifikasi 91 Aspirasi dari 17 Provinsi

Kajian pengawasan Komite III DPD RI juga mengidentifikasi 91 aspirasi masyarakat dan daerah dari 17 provinsi. Dari keseluruhan aspirasi tersebut, persoalan akses dan pemerataan pelayanan menempati porsi terbesar, yakni 28,6%. Persoalan pencatatan dan integrasi data, tindak lanjut pemeriksaan dan rujukan, serta pembiayaan dan koordinasi kelembagaan masing-masing mencapai 16,5%.

Selain itu, kesiapan tenaga kesehatan dan kapasitas pelayanan menjadi perhatian sebesar 12,1%, sedangkan ketersediaan alat dan logistik pemeriksaan sebesar 9,9%.

Filep menilai temuan tersebut dapat menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan puskesmas, tenaga kesehatan, sistem rujukan, dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Pelaksanaan program nasional perlu memastikan kecukupan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat medis, dan dukungan anggaran. Kesejahteraan tenaga kesehatan dan kemampuan fasilitas pelayanan merupakan bagian penting dari keberhasilan program," jelasnya.

Dorong Enam Langkah Perbaikan Program CKG

Merujuk pada rekomendasi kajian, Filep mendorong pemerintah memperkuat enam aspek penyelenggaraan CKG, antara lain, pemerataan pelayanan sesuai karakteristik daerah; pemenuhan tenaga kesehatan dan logistik; kepastian pengobatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Kemudian peningkatan literasi kesehatan masyarakat; integrasi sistem informasi dan pelindungan data kesehatan; serta kejelasan pembiayaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif tidak kehilangan akses terhadap pelayanan lanjutan setelah pemeriksaan.

Filep menegaskan bahwa pelaksanaan CKG harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Dalam kerangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Komite III DPD RI akan terus mendorong perbaikan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan daerah.

"Dalam konteks Papua, Papua cerdas dan sehat harus dimulai dari kesejahteraan tenaga kesehatan, pemerataan fasilitas, dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai pelayanan kesehatan gratis hanya mudah dinikmati masyarakat yang tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan, sementara masyarakat pedalaman tetap tertinggal," pungkasnya.

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery