Perjalanan Nusantara Indonesia masa kini dan ke masa depan, tidak lepas dari jalan sejarah dan setting zaman yang sudah diramalkan oleh para pendahalu peletak peradaban bangsa di masa silam. Benarkah?
Syahdan di abad 12, sekitar tahun 1135-1157 Masehi, hiduplah seorang raja yang memerintah Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Raja itu bernama Prabu Jaya Baya. Konon, sang Aji Jayabaya memiliki karya sastra berupa ramalan dan perumpamaan “pasedon” yang dihimpun dalam sebuah kitab yang bernama “Musarar” yang artinya kitab rahasia zaman.
Kitab ini dikisahkan kembali oleh pujangga keraton Surakarta tahun 1749, disalin dalam dari Serat Centhini semacam papyrus (kertas yang terbuat dari serat dari tumbuhan tertentu) yang dipakai oleh para pujangga Jawa untuk menulis karya sastra. Di kisahkan bahwa dalam kitab Musarar itulah dihimpun berbagai ramalan dari Prabu Jayabaya mengenai masa depan Nusantara.
Memahami Jangka Jayabaya
Ramalan Prabu Jayabaya dikenal juga dengan sebutan “Jangka Jayabaya”, artinya ramalan zaman dari Jayabaya. Sang Prabu membagi perjalanan Nusantara ke dalam tiga (3) zaman besar, yaitu : Zaman Kaliswara; Zaman Kaliyoga; dan Zaman Kalisangara. Tiap-tiap zaman itu lamanya 700 tahun, dan masing-masing dibagi lagi ke dalam tujuh (7) masa (100 tahun) yang disebut Sapta Manggala. Secara ringkas 700 tahun pertama Zaman Kaliswara dimulai dari tahun 70 Masehi (tahun nol Jawa), hingga tahun 770 Masehi. Kemudia Zaman Kaliyoga dihitung dari tahun 770 hingga 1470 Masehi dan Zaman Kalisangara, dimulai tahun 1470 hingga 2170 Masehi.
Menurut para pengamat dan pecinta kesusastraan Jawa, banyak hal dari ramalan di dalam Jangka Jayabaya yang sudah terpenuhi, menjadi kenyataan. Misalnya ramalan tentang jatuh-bangun kekuasaan raja-raja diTanah Jawa. Kehadiran bangsa asing (penjajah Belanda) dan Jepang, hingga Ramalan mengenai Pergolakan dan pergantian kekuasaan di Nusantara Modern (Indonesia). Sudah diramalkan juga bahwa Nusantara Indonesia ini akan mengalami masa puncak kejayaan, pada zaman kalasurasa, yaitu masa terakhir dari zaman besar kalisangara, pada sekitar tahun 2170 nanti.
Kita telusuri adalah zaman kalisangara, yaitu periode 700 tahun yang membentang dari tahun 1470 – 2170 M. Dimana Jayabaya membagi Periode 700 tahun itu ke dalam tujuh (7) masa, tiap 100 tahun yang disebut sabta manggala, yaitu masa Kalajangga (1470 – 1570 M); masa Kalasekti (1570 – 1670 M); masa Kalajaya (1670 – 1770 M); masa kalabendu (1770 -1870 M); masa Kalasuba (1870 -1970 M); masa Kalasumbaga (1970 – 2070 M); masa Kalasurasa (2070 – 2170M). Karena sekarang kita berada di tahun 2020, maka yang perlu kita pelajari adalah masa kalasumbaga saja.
(**Untuk Mempelajari tentang Prabu Jaya Baya dan Kerajaan Kediri, serta menegetahui lebih mendalam tentang Serat chentini Jangka Jaya Baya, bisa membaca sebuah Buku Menarik Berjudul : “Zaman Kalasura”, Berakhirnya zaman Bencana dan Mulainya Golden Era Nusantara menurut Ramalan Jayabaya”, ditulis oleh Agus Wahyudi, Penerbit Narasi, 2015).
Zaman Kalasumbaga (1970 – 2070 M) atau Zaman Misuwur
Menurut Jangka Jayabaya, zaman Kalasumbanga atau misuwur artinya zaman ketenaran Nusantara (Indonesia). Dikala itu akan banyak orang berbuat sesuatu demi mendapatkan ketenaran, agar mereka dikenal seumur hidupnya. Tertulis disana "Kewibawaan Kerajaan Kembali pulih, Para Bawahan semua tunduk patuh, menaati semua yang diperintahkan Raja, Istananya yang satu di Kediri sedangkan satunya lagi di Tanah Arab, Keadaan negeri saat itu Sejahtera."
Mari kita Periksa apa yang terjadi di sekitar tahun 1970-an. Ini adalah suatu masa transisi dimana Indonesia baru melewati masa revolusi kemerdekaan, lalu memasuki masa pemulihan dan pembangunan. Fase ini dimulai setelah Soeharto memegang kendali kekuasaan Negara tahun 1966, kemudian pada tahun 1970 mulai mencanangkan kebijakan “Pelita” (Pembangunan lima tahun-an) demi mengisi kemerdekaan. Kepemimpinan Soeharto sangat kokoh, Wibawa Soeharto sebagai Presiden begitu sangat dijunjung, segenap bawahannya tunduk kepadanya.
Pada masa kepemimpinan Soeharto, Urusan Haji ditetapkan menjadi urusan Negara, dan Indonesia tampil menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia, membuka kerja skala besar dengan bangsa Arab, dan negara-negara Islam. Indonesia mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan Pertanian, swasembada beras dan ketahanan pangan sangat baik, lapangan pekerjaan tersedia, Pertahanan dan Keamanan Negara terjamin, Rakyat sejahtera, tentram dan damai. Dalam masa itu Indonesia menjadi Pelopor di berbagai forum regional dan internasional seperti ASEAN, Konfrensi Asia Afrika, G20, dan OKI. Kesemua itu membuat Indonesia terkenal, dan nama Soeharto sangat harum di mata dunia. Soeharto popular dengan julukan “the smiling General” artinya “Jenderal yang penuh senyuman”. Sampai disini kita temukan bahwa ramalan Sri Aji Jayabaya tentang gambaran keadaan Nusantara Indonesia terbukti menjadi kenyataan.
Kita periksa lagi akhir kekuasaan rezim Soeharto, tahun 1998 setelah 32 tahun ia berkuasa bagai seorang Raja. Mengapa Soeharto tidak terus memimpin lima (5) tahun lagi? padahal beliau baru saja terpilih dalam Pemilu Presiden untuk periode 1998-2003. Apakah proses transisi Kepemimpinan di Nusantara Indonesia, masih berjalan menurut seting waktu dan peristiwa yang diramalkan oleh Sri Aji Jayabaya? Mari kita lihat.
Sang Prabu, membagi 100 tahun zaman Kalasumbaga itu menjadi tiga (3) masa yang disebut “Mangsakala”, masing-masing terdiri dari 33.3 tahun. Seting waktu mangsakala itu adalah : Kala Andana (1970 – 2003), Kala Karena (2003 – 2037), dan Kala Sriyana (2037 – 2070). Ramalannya dalam Kitab Musarar, berbunyi:
Sudah Kehendak Tuhan datanglah raja Peranggi bersama prajurit dalam jumlah besar serta punya keahlian. Rajapun bertekuk lutut tak mampu melawan. Tanah Jawa yang sudah kokohpun akhirnya takhluk kepada Raja Peranggi yang kejam yang berkuasa di Tanah Jawa.
Apa yang terjadi dalam 33.3 tahun pada masa Kala Andana tahun 1970 – 2003? Menurut para pecinta kesusastraan Jawa, Raja Peragi adalah simbol yang dipakai oleh Prabu Jayabaya untuk menggambarkan kekuatan bangsa asing yang mencoba merongrong dan mengancam keselamatan bangsa Indonesia. Telah kita ketahui bahwa pada tahun 1998, mulai terjadi Krisis ekonomi dan Politik, yang merupakan bagian dari permainan asing, melalui IMF, yang mensabotase fundamental ekonomi, dengan menaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah, sehingga membuat posisi hutang luar negeri Indonesia melambung tinggi. Akibatnya banyak kegiatan industri dan perdagangan yang guling tikar, membuat ekonomi Indonesia nyaris ambruk. Krisis Moneter merambat menjadi krisis sosial Politik, yang memicu terjadilah gerakan reformasi besar-besaran, dan memaksa Soeharto turun tahta (lengser keprabon).
Dengan demikian sistem pemerintahan otoriter mulai ditinggalkan dan Indonesia memasuki babak baru sebagai negera demokrasi yang terbuka. Masa transisi ekonomi dan politik itu berlangsung begitu cepat, diikuti pergantian pucuk pimpinan nasional, sebanyak tiga kali yakni : Presiden B.J. Habibie (1998 - 1999), menggatikan Soeharto; Selanjutnya DPR/MPR mengadakan Pemilu cepat dan menetapkan Gus Dur sebagai Presiden (1999 - 2002), tetapi kemudian diberhentikan secara paksa karena tuntutan politik. Selanjutnya digantikan oleh Presiden Megawati (2002 – 2004). Hanya dua (2) tahun Megawati memimpin, lalu digelar Pemilu secara langsung, dimana rakyat memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden.
Abila dimaknai proses-proses yang terjadi pada masa Kala Andana (33.3 tahun), sejak 1970 s/d 2003, ternyata semuanya tepat, seperti yang diramalkan Prabu Jayabaya. Ada kekuatan asing yang memaksa Soeharto (sang Raja) terpaksa bertekuk lutut pada tahun 1998, lalu sisa masa waktu kepemimpinannya (1998 - 2003) diwarnai dengan suasana perebutan kekuasaan. Sampai di fase ini Jangka Jayabaya terbukti benar.
(**Baca artikel : “Transisi Demokrasi pada zaman Orde Baru Menuju zaman Reformasi, ditulis oleh Fitrina Hasan)
Posisi Papua Dalam seting zaman Jangka Jayabaya
Sebenarnya ketika berbicara mengenai Papua di Indonesia, kita mesti bicara dalam lintasan sejarah yang sangat panjang, tidak dalam perspektif yang sempit, dan terbatas pada periode pra dan pasca PEPERA (1969) saja, tetapi harus jauh ke belakang ke zaman sebelum Indonesia merdeka, masa kerajaan-kerajaan Nusantara, dan bahkan lebih ke belakang lagi pada zaman migrasi pertama manusia dari Afrika ke Nusantara. Tentu perihal kesejarahan tersebut perlu didukunga kajian yang komprehensif berdasarkan penelitian intermulti disipliner seperti penelitian biomolekuler, arkeologis, antropologis, dan sosiologis, dan lainnya. Uraian Kajian Sejarah semacam itu akan sangat panjang lebar menjadi sebuah Buku. Karena itu kita batasi, dan fokus saja pada masa Kala Andana (33.3 tahun), sejak 1970 hingga 2003, dikaitkan dengan ramalan dalam serat chentini Jangka Jayabaya.
Fokuskan pengamatan kita ialah diseputar tahun 170-an, 1998 hingga 2003. Apa saja yang sudah terjadi dalam kurun waktu itu, mari kita periksa. Pada tahun 1962 Mayjen Soeharto adalah Panglima Mandala yang memimpin operasi pembebasan/perebutan Irian Barat (Papua hari ini). Tahun 1963 Belanda Menyerahkan secara defakto Irian Barat kepada Indonesia Melaui PBB (UNTEA). Tahun 1966 Soeharto Menggantikan Presiden Soekarno.
Tahun 1969 diadakan Peblisit (PEPERA) dan Papua dinyatakan syah berintegrasi dengan Indonesia. Tahun 1971 Orang Papua untuk pertama kali mengikuti Pemilu, sebagai bentuk kewajiban hukum warga negara. Tahun 1972 Papua menerima hak pembangunan melalui kebijakan “Pelita” – Pembangunan lima tahun yang dicanangkan Presiden Soeharto ( Pelita 1 : 1969 – 1974). Di Fase ini tampak jelas bahwa Papua telah menjadi sepenuhnya warga Negara Indonesia (WNI). Walaupun hasil pembangunan secara kualitatif belum dinikmati.
Lalu tiba masa Guncangan besar di Tanah Air, tahun 1998/1999; Gelombang Reformasi pecah dan menumbangkan Kekuasaan Rezim Soeharto. Di tengah badai itu, Soeharto meminta Sahabatnya BJ. Habibi untuk berdiri sebagai seorang Ksatria Penopang Bangsa yang sedang goyah. Seiring dengan itu Papua juga bangkit bergerak ke kutub ekstrim kiri – disintegrasi. Pada tahun 1999 Delegasi rakyat Papua menemui Presiden BJ. Habibie di Istana Merdeka, dan menyatakan Papua ingin keluar dari NKRI; Sang Presiden hanya menjawab :
”Pulang dan renungkan”. Saat itu Soeharto hanya tertunduk lesu, tak berdaya. Hilang sudah kebanggaannya sebagai Panglima Mandala yang dahulu gagah perkasa, merebut Papua dari tangan penjajah Belanda. Soeharto kalut, diam 1000 bahasa, tidak ada lagi senyuman di bibir sang jenderal.
Kedaan sangat keruh, ketika di tahun 1999 itu juga tongkat komando kekuasaan Negara berpindah lagi dari BJ. Habibie ke tangan Gus Dur. Lalu pada tahun 2000 Berlangsunglah suatu Kongres Besar Rakyat Papua, atas dukungan Gus Dur. Resolusi Kongres itu ialah, Papua butuh sebuah “jembatan emas” untuk meniti ke masa depan. Presiden Gus Dur setuju pengakuan atas identitas - jati diri budaya dan politik Papua di Indonesia. Maka Simbol Jati diri Papua “Bintang Kejora” diijinkan dikibarkan disamping Bendera nasional Merah Putih; hal ini memicu semangat nasionalisme Papua untuk berpisah dari NKRI. Garda nasionalis Indonesia bereaksi, berbagai isu dan bola liar dimainkan dan akibatnya Presiden Gus Dur digusur dari Istana. Kemudian tahun 2001, Megawati Soekarno Putri mengambil alih tampuk kekuasaan. Namun Barisan Papua terus mendesak Pemerintah, hingga disyahkan-lah suatu undang-undang tentang status Daerah Otonomi Khusus Papua, dengan keistimewaan atas Bendera Daerah, suatu Dewan (DPRP), suatu Majelis (MRP), suatu Dewan Adat Papua dan suatu Presiduim (PDP).
(**lihat Buku : “Pasang Surut Sejarah Papua, dalam Pangkuan Ibu Pertiwi," oleh Syafarudin Usman MHD & Iswanita Din, Planet Buku, 2010).
Lalu apa yang menarik dari rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut? dan apa hubungannya dengan ramayan Jayabaya?
Mari kita lihat, ternyata undang-undang Otsus Papua itu adalah suatu hasil karya akademik dari para intelektual dan cendikiawan Papua yang sangat cerdas, sebab mengandung suatu nilai strategis bagi langkah politik Papua. Namun di sisi lain sebagai jebakan yang membahayakan posisi kedaulatan NKRI. Betapa tidak, karena prinsi-prinsip di dalam undang-undang Otsus Papua itu memaksa Pemerintah mengakui Bintang Kejora sebagai simbol jati diri Papua yang disejajarkan dengan Merah Putih, dan adanya lembaga-lembaga super body Papua, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Dengan pemberlakuan Otonomi khusus Papua, secara tidak langsung, pemerintah telah mempraktekkan model sistem Negara Federal yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia sendiri. Disini Nampak bahwa kemunculan tokok-tokoh Papua bersama kaum cerdik pandai-nya dengan siasat politik mereka yang cerdik telah membuat pemerintah Indonesia nyaris Babak belur – kewalahan untuk membendung laju gerakan Papua di masa pergolakan 1998 – 2003. Hal ini terjadi seperti yang digambarkan oleh Prabu Jayabaya.
Untuk memahami ramalan itu, Pandangan kita harus lebih terbuka dan tajam menganalisa. Banyak pengamat, pakar dan alhi berpendapat soal gejolak politik Papua; bahwa sejak awal proses integrasi, persoalan Papua selalu melibatkan peran pihak asing. Jadi bisa saja permainan Papua yang begitu tampak hebat di masa reformasi itu, sesungguhnya dikendalikan oleh dalang intelektual dari bangsa asing; yang sengaja bermain untuk mengobok-obok kedaulatan NKRI. Barangkali mereka itulah yang disebut para Raja Peragi, menurut Prabu Jayabaya.
Beruntung saja bahwa keruwetan politik dan pertahanan keamanan Negara itu masih dapat diatasi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (2001 - 2003). Keadaan menjadi lebih terkendali, tatkala tampuk kepemimpinan beralih ke Presiden SBY di periode pertama (2004 – 2009), dan periode kedua (2009 -2014).
Perjalanan bangsa Indonesia di masa lampau (zaman Kala Andana, 1970-2003) telah terbukti tepat sebagaimana ramalan sang Prabu Jayabaya. Maka bukan tidak mungkin perjalanan bangsa ini ke depan, juga akan mengalami peristiwa –peristiwa sebagaimana raman Prabu Jayaba. Masih ada sisa waktu perjalanan di zaman kalasurasa, yakni zaman Kala Karena (2003 – 2037), dan zaman Kala Sriyana (2037 – 2070).
Telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya, bahwa Nusantara Indonesia akan mengalami masa puncak keemasan (Golden Era) di masa kala sriyana, namun ironisnya pada masa itulah akhir kesudahan zaman akan tiba, dan kehidupan di bumi akan berakhir. Walaupun masih terdapat pro-kontra atas ramalan Jayabaya tersebut, namun kebanyakan masyarakat jawa masih meyakini kebenarannya.
Lain padang – lain ilalang, lain di Jawa, lain pula di Tanah Papua, yang juga punya mitos-mitos yang hebat dan diagungkan pemiliknya, menjadi semacam cargo cult (agama adat). Salah satu yang terkenal ialah yang dimiliki oleh Suku Biak Numfor di utara Papua, yaitu Kepercayaan Koreri. Suatu keyakinan yang mengajarkan bahwa di zaman purba, ada kesatuan antara dunia roh dan dunia manusia dia atas, di cakrawala. Terdapat kehidupan abadi disana di suatu firdaus. Akan tetapi rahasia agung itu hilang sirna karena kebodohan, ketidakpercayaan dan kejahatan manusia Biak Numfor. Akibatnya mulailah terjadi kekacauan dan peperangan. Lalu munculah seorang pahlawan besar, yang disebut Manarmakeri atau Manseren Manggundi, yang membawa misi memulihkan kembali kemuliaan firdaus yang telah hilang.
Banyak upaya telah dilakukan oleh tokoh ini, namun orang Biak Nomfor tidak memahami dia, dan karena itu dia Marah dan pergi meninggalkan negerinya ke arah Barat. Manseren Manggundi berjanji akan kembali lagi pada suatu masa untuk memulihkan dunia dan menghadirkan kemulian firaduas bagi kaumnya. (** Baca Buku : “Vitor Kaisepo, Msn; Cerita KEhidupan dan Perjuanganku, Suatu Perspektif untuk Papua“, ditulis oleh Willem Campschreur, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2012)
Dunia Mitologi memang penuh pesona, tetapi juga reaksi pro dan kontra. Penelitan yang pernah dilakukan menyimpulkan walaupun ada pro-kontra dalam penerimaan kisah bersifat mitologi, namun secara umum Budaya sejarah lisan nampaknya mempunyai tempat penting dalam kehidupan masyarakat budaya di Indonesia pada umumnya. Suatu Benang merah yang dapat ditarik dari popularitas dan pro-kontra suatu kisah mitologi ialah adanya relasi antara sastra, sejarah dan nasionalisme berupa eksistensi nilai lokal genius dalam resistensi melawan suatu kolonialisme dan tantangan zaman sekarang dan kedepan. (Willy Hegemur)
Share This Article