pasang iklan
HEADLINE NEWS

Kepemimpinan Perempuan dan Budaya Patriarki

JAGAPAPUA.COM - Meski derasanya budaya patriaki, sejumlah perempuan di negeri ini telah mengukir nama pada lumbung kekuasaan. Banyak perempuan sudah tercatat menempati posisi-posisi tinggi dalam kelembagaan Negara. Namun disamping itu, perbincangan mengenai kepemimpinan perempuan juga tak kalah kegetirnya di persoalkan.

Semenjak rezim orde baru tumbang dan diluluhlantahkan oleh gelombang reformasi kala itu, kesempatan perempuan untuk meningkatkan kesetaraan mulai terlihat, meski tetap saja ekspresi kaum hawa itu dipandang sinis oleh sebagian orang.

Padangan-pandangan politik dari kaum perempuan kian menyelinap menembus dinding kaca kekuasaan, meskipun demikian, sejarah dan data menunjukkan, keterwakilan perempuan di posisi penting seperti, eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih relatif rendah.

Padahal demokratisasi sudah ditandai dengan berbagai penambahan maupun pengurangan Undang-undang tentang hak politik kelompak rentan, hingga berbuah pemilihan umum, ternyata tidak lantas memuluskan jalan perempuan ke posisi atas.

Sejarah Kepemipinan Perempuan

Jika mengilas balik kisah tindak-tanduk kepemimpinan perempuan di negeri ini, Megawati Soekarno Putri adalah wujud upaya perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan, akan tetapi duduknya anak Presiden pertama Megawati di tampuk kekuasaan itu juga, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat untuk menumbangkan Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, pada 2001.

Adapun selain itu, sepajang pelaksanaan Pemilihan Umum, Megawati belum pernah memenagkan panggung politik elektoral secara langsung yang digelar pada 2004. Jadi sepajang Republik ini berdiri perempuan belum pernah ditawarkan sebagai kandidat calon presiden maupun wakil presiden.

Tentu, jika hendak dikuliti kemudian disandingkan pada kultur, hal ini telah menjadi kesepakataan bersama oleh masyarakat bahwa laki-laki masih "dianggap layak" memimpin, meskipun tidak menutup kemungkinan nantinya bisa dirubah. Namun lagi-lagi di atas pentas percaturan politik dan ekonomi, masih sangat sulit teruntuk perempuan Indonesia untuk meniti anak anak tangga itu,” Demikian di tulis Vice Indonesia dalam artikelnya.

Selain itu, bukan hanya dilibas kesepakataan kolektif masyarakat saja, ongkos politik juga turut berpengaruh mengadaskan perjuangan kaum hawa untuk melejit jauh berselancar diatas panggung perpolitikan indonesia, mereka amat bergantung pada akses modal sosial dan finansial.

Tetapi dibalik itu juga, agama juga turut serta melanggengkan perempuan untuk tidak memasuki ranah tersebut. Contohnya pada keyakinan agama islam. Ada perdebatan antara islam koservatif dan islam religius mengenai kepemimpinan perempuan. (RS)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2125/pengemudi-alat-berat-freeport-ternyata-banyak-perempuan

Share This Article

Related Articles

50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari. [Foto: Dok. STIH]
Refleksi Kemajuan Pendidikan di 50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari
Sidang Dewan HAM PBB. [Foto: ist]
Menlu RI Retno Marsudi Walkout di Sidang PBB, Etis Atau Tidak?
Gambar ilustrasi Pemilu (Foto; ist)
Wujudkan Pemilu Bersih, KPU dan Bawaslu Perlu Tegakkan Integritas
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem. [Foto: ist]
Pemekaran Provinsi di Papua Berpotensi Pelanggaran HAM
Ambassador Freddy Numberi, Founder Numberi Center. [Foto: Dok Freddy Numberi]
Freddy Numberi Menyoal Transformasi Politik Identitas NKRI 2024
Panel Surya. [Foto: ist]
Transisi Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan Mutlak Dibutuhkan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.693.164

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8384 seconds