pasang iklan
HEADLINE NEWS

Sembako dan Pemutusan Mata Rantai Covid-19

Corona merupakan virus yang sedang mengganggu dunia. Pemerintah menetapkan social distancing membuat orang harus terbatas dalam bekerja, membuat pemerintah provinsi dan Kapolda Papua, DPRP, Para bupati serta sejumlah pihak menyalurkan sembako.

Persoalan utamanya adalah virus corona, yang mestinya secara maksimal ditangani, dicegah dan diperangi.
Cara memerangi mesti jelas dan terarah, terukur dan secara masal artinya harus ada kewajiban atau keharusan untuk memastikan jumlah OPD dan PDP agar dikarantina dan diberikan obat. Apalagi jika positif terjangkit harus langsung dibawa ke rumah sakit yang dirujuk. Karena itu harus ada protokol yang jelas dan terukur agar dapat diketahui tingkat keberhasilan penanganannya.

Saya khawatir lama kelamaan orang demo bukan karena corona, namun mempertanyakan kapan dilakukan rapid tes secara masal atau bagaimana mengkarantina orang yang adalah ODP atau PDP disebuah tempat khusus. Termasuk akan dipertanyakan dimana rumah sakit yang ditetapkan untuk menampung dan bagaimana cara mengambil atau menjemput orang yang pulang dari Bandung dan Gowa tetapi sekaligus terdapat masyarakat yang aksi atau ribut karena belum mendapat sembako atau bantuan, seperti di Timika.

Hal yang penting yang perlu dilakukan juga mungkin, saat pendistribusian bapok di kelurahan atau RT tetapi dilakukan juga Rapid test atau PCR masal, untuk kepentingan melokalisir atau mengkarantina orang yang positif, ODP atau PDP artinya yang terdeteksi langsung dipisahkan, agar orang yang tidak ada gejala dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

Tak hanya itu, kebutuhan keluarga sehari-hari harus terus terpenuhi, kebutuhan masyarakat juga akan selalu meningkat sehingga saya khawatir lama lama masyarakat akan acuh dan balik melawan kebijakan kebijakan pemerintah.

Semoga pemutusan penyebaran virus Corona menjadi lebih penting dengan cara yang jelas, terarah dan terfokus dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Saya yakin sembako atau bapok tidak akan terus dibantu karena dana yang ada pasti terbatas. Dan juga dengan pola ini diduga dapat juga terjadi tindakan penyalahgunaan dana atau orang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan.

Saya juga menduga masyarakat akan akan jenuh ditengah kebutuhan yang menghimpit, sehingga perlu penanganan yang terfokus kepada pemutusan penyebaran Corona sehingga situasi bisa kembali normal.

(Artikel ini ditulis oleh John Gobay, mantan anggota DPR Papua) 

Baca juga opini lainnya: https://jagapapua.com/article/detail/2708/pemerintah-jokowi-semakin-ngawur-urus-covid-19

Share This Article

Related Articles

50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari. [Foto: Dok. STIH]
Refleksi Kemajuan Pendidikan di 50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari
Sidang Dewan HAM PBB. [Foto: ist]
Menlu RI Retno Marsudi Walkout di Sidang PBB, Etis Atau Tidak?
Gambar ilustrasi Pemilu (Foto; ist)
Wujudkan Pemilu Bersih, KPU dan Bawaslu Perlu Tegakkan Integritas
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem. [Foto: ist]
Pemekaran Provinsi di Papua Berpotensi Pelanggaran HAM
Ambassador Freddy Numberi, Founder Numberi Center. [Foto: Dok Freddy Numberi]
Freddy Numberi Menyoal Transformasi Politik Identitas NKRI 2024
Panel Surya. [Foto: ist]
Transisi Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan Mutlak Dibutuhkan

Comments (142)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.698.652

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.2178 seconds