pasang iklan
HEADLINE NEWS

Dana Fantastis Penanganan Covid-19, Seberapa Efektif?

Sejak Februari sampai awal Juni 2020, pemerintah Indonesia masih berperang dengan Covid-19. Dalam postingan saya terakhir tertulis, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi telah mengeluarkan stategi baru untuk melawan Covid-19, yaitu Strategi Berdamai dengan Covid-19. Strategi didasarkan pada 2 (dua) faktor, yaitu: (1) Sekutu Covid-19 terlalu kuat, karena selain jumlahnya banyak, secara wilayah sekutu Covid-19 berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia, (2) Angaran Belanja Negara dan Daerah yang tidak sebanding dengan jumlah penderita.

Pemerintah mengeluarkan PSBB yang membatasi gerak masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat tidak mengindahkannya. Pemberlakukan PSBB, dengan menyerukan “perang melawan Covid-19”. Di mana-mana dipasang Posko Covid-19. Petugas yang terdiri dari polisi, tentara, Satpol PP, dan relawan cukup banyak dan mondar mandir menjaga agar masyarakat berada di rumah, tidak ada kegiatan-kegiatan sosial yang menghimpun banyak orang. Belum lagi para perawat dan para dokter bekerja terus menerus siang dan malam untuk merawat pasien Covid-19, termasuk belanja peralatan medis dan APD. Demikian juga setiap hari  dilakukan tes-tes, yakni: Swab, PCR, Rapid Test, TCM, dll. Namun, masyarakat Indonesia telah menjadi sekutu Covid-19, sehingga pemerintah dan sekutu pemerintah menjadi bingung.

Biaya yang dikeluarkan untuk belanja penanganan Covid-19 mencapai  677,2 Triliun. Belum dihitung belanja daerah yang juga milyaran rupiah. Angka yang tidak kecil jika dibandingkan dengan jumlah penderita sebanyak 28.233 orang seluruh Indonesia per hari ini. Angka kematian mencapai 1.663 orang dengan jumlah pasien sembuh 8.406 orang.

Pertanyaannya adalah apakah Anggaran 677,2 T mempunyai korelasi yang signifikan dengan angka kematian dan angka pesien sembuh? Bila 677.2 T dibagi dengan 28.233, maka biaya setiap penderita Covid-19 adalah 23.986.115.539 atau hampir 24 Milyar untuk satu pasien. Apakah seorang pasien membutuhkan dana sebesar 24 M untuk bisa sembuh? Atau pasien yang sembuh tersebut karena kekebalan tubuhnya, sehingga bisa sembuh? Kalau seorang pasien sembuh karena kekebalan dirinya, maka 24 M adalah angka fantastis untuk biaya per orang. Dengan kata lain, tidak perlu menyediakan dana sebesar itu, karena tidak bermanfaat.

Dilihat dari angka pasien terpapar corona, angka kematian dan angka kesembuhan, anggaran yang disediakan tidak sebanding. Bila dana 677.2 T habis dan kemungkinan disediakan lagi, merupakan sebuah ketidakbijaksanaan. Bisa dibayangkan saja 28.233 orang dari 300 juta penduduk Indonesia atau hanya 0,000094 persen yang menghabiskan dana 677,2 T. Sementara bangsa ini masih membutuhkan dana untuk membangun fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh 300 juta penduduk Indonesia.

Anggaran yang disediakan sangat besar, sementara masyarakat Indonesia tidak menghiraukan protocol kesehatan, maka sebaiknya anggaran 677,2 T digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas-fasilitas kesehatan saja. Angka kematian karena Covid-19 tidak sebanding dengan kematian karena penyakit lain. Angka kematian karena DBD tahun 2014 sebanyak 907 orang, tahun 2015 orang sebanyak 1.071 orang, tahun 2016 sebanyak 1.598 orang, tahun 2017 sebanyak 493 orang, tahun 2018 sebanyak 344 orang dan 2019 sebanyak 133 orang. Juga angka kematian karena penyakit TBC setiap tahun 67.000 orang, sementara yang sakit pada tahun 2018 mencapai 845.000 orang. Kematian per tahun untuk penyakit malaria di Indonesia mencapai 11.000 per tahun, termasuk kematian karena penyakit-penyakit lainnya.

Realita kematian dan kesembuhan yang ada, tentu menjadi pertimbangan. Di sisi lain masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jika demikian sebaiknya negara menghemat anggaran dan biarkan masyarakat untuk berusaha melindungi diri saja. Ketidaktaatan yang ada sepertinya merupakan indikasi yang menjelaskan bahwa masyarakat sudah mengerti bahwa Covid-19 tidak berbahaya.

New Normal diharapkan menjadi strategi penghematan belanja Negara (daerah) tapi juga memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.

(Ditulis oleh Drs. Festus Simbiak, Rektor Universitas Cendrawasih 2011-2015)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2937/kontradiksi-perencanaan-covid-19-nabire-awas-penumpang-gelap

Share This Article

Related Articles

50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari. [Foto: Dok. STIH]
Refleksi Kemajuan Pendidikan di 50 Tahun Usia Emas STIH Manokwari
Sidang Dewan HAM PBB. [Foto: ist]
Menlu RI Retno Marsudi Walkout di Sidang PBB, Etis Atau Tidak?
Gambar ilustrasi Pemilu (Foto; ist)
Wujudkan Pemilu Bersih, KPU dan Bawaslu Perlu Tegakkan Integritas
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem. [Foto: ist]
Pemekaran Provinsi di Papua Berpotensi Pelanggaran HAM
Ambassador Freddy Numberi, Founder Numberi Center. [Foto: Dok Freddy Numberi]
Freddy Numberi Menyoal Transformasi Politik Identitas NKRI 2024
Panel Surya. [Foto: ist]
Transisi Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan Mutlak Dibutuhkan

Comments (164)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.694.281

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7647 seconds