Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

PAPUA BARAT, JAGAPAPUA.COM - Sejak wabah corona masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah penganggulangan dan pencegahan. Ia memerintahkan semua Pemerintah Daerah di wilayah teritorial Indonesia untuk merespon sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing tetapi kebijakan lockdown tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Berbagai perhatian khusus dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sejak pertengahan maret lalu. Masih tergiang dibenak, saat itu Jokowi memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seiring dengan bertambahnya jumlah kasus positif. Pembentukan tim ini diikuti dengan himbauan pemerintah agar publik dapat tinggal di rumah saja.

Meskipun demikian, kecepatan corona menjangkit manusia tak bisa dibendung lajunya, akhirnya jumlah kasus makin bertambah hingga menyundul angka 1.528 . Selain itu, jumlah pasien meninggal turut meningkat hingga nyaris menyentuh 136 kasus.
Wabah ini awalnya terjadi di Jakarta lalu terus merambat di berbagai daerah provinsi. 1 April 2020, wabah bernama corona telah bercokol di 32 provinsi di indonesia. Sebagian terlihat panik apalagi sistem kesehatan Indonesia yang dianggap minim. Keluhan akan kurangnya alat-alat pelindung diri (APD) membanjiri ruang publik, salah satunya acapkali datang dari para tenaga medis. Ditambah lagi, kapasitas daya tampung rumah sakit diduga berpotensi over kapasitas. Khususnya di Provinsi Papua Barat.

Lantaran hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma angkat bicara. Menurut Wamafma, Bukan tidak mungkin kesiapan pemerintah yang dianggap minim turut menyebabkan laju penularan yang tak kunjung melambat. Ditambah lagi sampai sekarang himbauan Gubernur Domiggus Mandacan belum banyak dituruti oleh masyarakat Papua Barat.

"Masih terdapat aktifitas yang memenuhi ruang publik dan masih banyak juga nampak kerumunan masyarakat dimana-dimana saat menjelang siang hari,” Kata Wamafma.

Padahal Situasi Negara cukup begitu mencekam, hampir di beberapa daerah di Indonesia berkeinginan menerapkan lockdown seperti Kota Tegal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, kembali meminta pemerintahan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakan lockdown dengan mengirim surat.

Tentu hal ini dipandang sangat berbahya, meskipun produk hukum di Indonesia tidak menganjurkan hal itu, mesti kegentingan yang dialami beberapa daerah ini harus dipandang sebagai runjukan masyarakat Papua Barat dalam mencengah tertularnya wabah Corona.

Adapun itu, Gubernur dan juga perangkat Forkopimdanya, harus juga bertindak lebih tegas dalam mencengahnya, sesuai apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia, apabila ada masyarakat yang mengangkang harus ditindak secara tegas” Ucap Wamafma.

Sebab berdasarkan situs kawal Covid-19, menyebutkan bahwa lockdown adalah sebuah keniscayaan di situasi seperti sekarang karena penyebaran Covid-19 kini terjadi secara eksponensial, bukan linear. Bahkan didalam situs tersebut memprediksi bahwa tingkat kematian dapat menyentuh angka satu hingga empat persen populasi (sekitar 1,6 – 7,5 juta orang) bila situasi tetap tak terkendali.

"Harusnya, menyimak hal tersebut, merupakan peringatan keras bahwa social distancing sangat dibutuhkan, namun, lagi-lagi ditengah ruang publik kehidupan Masyarakat Papua Barat, kerap kkali masih menyisakan ketidakpatuhan terhadap instruksi Pemerintah, mari kita coba taati instruksi ini, saling bekerjasama untuk kebaikan saudara dan keluarga. ” Tutup Wamafma. (RS)

Share This Article

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]

Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo

Mar 26, 2026 03:00 pm
0 comments

Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]

Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural

Mar 18, 2026 02:00 pm
5 comments

59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]

59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional

Mar 17, 2026 04:00 pm
0 comments

STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)

STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian

Mar 11, 2026 10:00 am
0 comments

Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes

Feb 25, 2026 04:00 pm
2 comments

Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Jan 10, 2026 11:00 am
1 comments

Comments (3)

Jadioto Jun 23, 2023 11:07 pm

priligy prescription Fadrozole, for which a significantly lower percentage of clinically relevant toxic effects WHO toxicity grade or 2 was recorded 27 vs
CMYQzqjPG Aug 02, 2023 03:11 pm

Hypomagnesemia should be suspected when diuretic induced hypokalemia is resistant to potassium supplentation propecia and rogaine Gender differences, however, were noticed as women reported greater distress and emotional and physical problems, and p
CarrollFlife Nov 10, 2023 03:39 pm

http://prednisone.digital/# prednisone 10 tablet